ekonomi

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BEA CUKAI MENINGKAT

Jakarta, 3/3/2008 (Kominfo Newsroom) – Ketua tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan, pada saat ini telah ada peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan KPU Batam.

“Namun peningkatan yang diperoleh belum mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan,” kata Ketua Tim Percepatan reformasi kebijakan pelyanan Bea dan Cukai Thomas Sugijata di Jakarta, Senin (3/3).

Menurut dia,  hal yang paling dirasakan oleh pengguna jasa di Tanjung Priok mengalami peningkatan adalah dukungan dari tempat penimbunan sementara/TPS dan tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta pemeriksaan fisik barang, sedangkan fasilitas kantor justru dirasakan mengalami penurunan.

Birektorat jenderal Bea dan Cukai masih menerima banyak kritikan dan keluhan dari pengguna jasa dan masyarakat terhadap kinerjanya, untuk itu Ditjen BC melakukan berbagai upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.

Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia terhadap persepsi korupsi menunjukkan buruknya institusi kepabenan dalam hal korupsi dan pungutan liar (pungli), begitu pula terhadap pelayanan publik masih rendah.

Thomas juga mengatakan, pada masa lalu penguna jasa belum mendapatkan mengenai kepastian hukum, waktu dan biaya dalam menjalankan kegiatan kepabeanan sehingga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, dan pembentukan kantor pelayanan umum (KPU) merupakan tonggak penting dalam sejarah  panjang reformasi birokrasi di Ditjen BC.

KPU dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi Ditjen BC sebagai fasilitas perdagangan, memberi dukungan kepada industri dalam negeri, mengoptimalkan penerimaan negara melalui Bea Masuk, PDRI, dan Cukai, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang yang dapat mengganggu kesehatan, keamanan ,serta moralitas.

Selain itu KPU juga memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan berdasarkan good governance,  meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan kerja Ditjen BC, serta meminimalkan compliance cost. (T.Rmg/toeb/c)

politik

Unjuk Rasa Dukung Keistimewaan DIY Terus Berlanjut

Pedagang Sayur “ Kopas Gemah Ripah “ Gamping, Sleman Datangi DPRD DIY YOGYAKARTA – Unjuk rasa mendukung keistimewaan DIY masih terus berlangsung. Hari ini, sekitar 200 pedagang pasar induk sayur dan buah yang tergabung dalam Kopas Gemah Ripah Gamping Sleman menggelar demo mendukung ditetapkannya Sri Sultan HB X dan Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wagub DIY 2008-2013.

Mereka mengendarai sekitar 10 bus, mendatangi kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (29/2/). Para pengunjukrasa di DPRD DIY tersebut ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD DIY Gandung Pardiman yang mengatasnamakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD DIY. Di depan pengunjuk rasa, Gandung juga menyatakan mendukung keistimewaan DIY tersebut.

Koordinator aksi di DPRD DIY, Suharsini berpendapat jika pilkada tetap digelar mereka takut akan terjadi perebutan kekuasaan di DIY sehingga menimbulkan kondisi yang tidak aman. Dengan demikian maka Gemah Ripah dalam aksinya menolak pengangaran pilkada. “Kita takut DIY akan tidak aman dan terjadi perebutan kekuasaan. berpendapat “Keistimewaan DIY adalah harga mati Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam IX sebagai Wagub,” kata Suharsini.

Aksi penolakan pilkada DIY ini, lanjut Suharsini akan terus dilanjutkan sampai ada keputusan dan penetapan dari pusat untuk membatalkan pilkada. Mereka mengancam akan menggelar unjukrasa kembali dengan massa yang lebih besar lagi. Dalam aksi tadi mereka menggelar sebuah spanduk besar yang bertuliskan “Gemah Ripah Mendukung keistimewaan DIY”.

Semenjak pemerintah akan menetapkan pelaksanaan pilkada DIY tahun ini berbagai elemen masyarakat terus mengelar aksi penolakan. Sebelumnya ratusan perangkat desa dari Bantul dan Sleman juga berunjukrasa di DPRD Provinsi DIY mengajukan aspirasi yang sama.

reformasi birokkrasi indonesia

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL

Jakarta, 12/12/2007 – Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan bahwa berbagai langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi dinilainya belum maksimal dan memuaskan masyarakat.

             “Padahal peran aparatur Negara, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk mampu menjadi alat pemersatu dan mesin penggerak reformasi, khususnya reformasi birokrasi yang kita idam-idamkan,” kata Taufiq Effedi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Meneg PAN, Tasdik Kinanto, di Jakarta, Rabu (12/12), pada pembukaan forum evaluasi Kebijakan PAN dalam rangka reformasi birokrasi dan rakor sektoral evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pemberantasan korupsi,
Kondisi objektif dirasakan masih belum optimal, misalnya dari jumlah pegawai yang tidak merata, rendahnya etos kerja, kurangnya pemahaman tentang tugas atau jabatan yang dipangkunya, dan kesejahteraan PNS yang masih rendah serta belum memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP)  yang jelas.
Selain itu, rendahnya efektivitas pengawasan ditunjukkan antara lain oleh terjadinya penyimpangan dan kasus kerugian Negara yang berulang-ulang di Pusat dan Daerah, walaupun pengawasan telah dilaksanakan secara berlapis-lapis.
Sementara itu, rendahnya efisiensi pengawasan antara lain yang ditunjukan oleh adanya tumpang tindih pengawasan antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diakibatkan kurang efektifnya koordinasi pengawasan.
Dengan kondisi obyektif seperti itu, maka diperlukan empat langkah strategis dalam reformasi birokrasi, yaitu restrukturisasi organisasi; simplifikasi dan otomatisasi sistem dan prosedur; rasionalisasi dan realokasi SDM aparatur agar efektif, efesien dan produktif; serta regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan.
“Disamping itu, perlu diiringi dengan upaya dan langkah yang komprehensif seluruh aparatur pemerintahan dengan cara menyamakan persepsi, konsepsi, visi, misi, tujuan, sasaran dan langkah-langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi,” kata Menpan
Menpan mengingatkan bahwa kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini akan sangat tergantung pada prinsip dan karakter bangsa itu sendiri. Menurutnya ada 10 prinsip dan karakter yang dimiliki bangsa-bangsa maju yaitu, etika, menghormati yang tua, sopan santun dalam bahasa, kejujuran dan integritas, bertanggungjawab.
Kemudian, tidak lempar batu sebunyi tangan, hormat pada aturan hukum, dan hukum masyarakat, menghormati hak orang lain, cinta pada pekerjaan, berusaha untuk menabung dan investasi, mau bekerja keras, tepat waktu dan tidak saling menyalahkan.
Namun demikian Menpan tidak mengingkari dan mengakui bahwa pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan dalam rangka membangun kepercayaan telah ditrapkan dan dilakukan di 73 kab/kota yang memiliki pelayanan kinerja terbaik. Dan 290 kab/kota serta 3 provinsi yang mempunyai pelayanan satu atap.
Hal ini menurutnya, telah terjadi peningkatan IPK Indonesia awalnya 2,0 tahun 2004 meningkat 2,2 tahun 2005 dan menjadi 2,4 pada tahun 2006. Sedangkan IPK atau Indek Prestasi Kinerja Indonesia tahun 2007,  yang turun 2,3 atau berada pada posisi ke143 dari 179 negara yang disurvei sama seperti Gambia, Rusia dan Togo. (T.yr/toeb/c)

kkn & kpk

KPK TIDAK MEMANDANG ADANYA PROSEDUR KHUSUS

Jakarta 18/2/2008 (Kominfo-Newsroom) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memandang adanya prosedur khusus pada pemanggilan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pejabat pemerintah.

          “KPK tetap melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No.30 tahun 2002. Jadi prosedur khusus tidak berlaku di KPK,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M. Hamzah disela-sela peluncuran Majalah Hak Hukum “Primair” yang diterbitkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (YLBHI) di Jakarta, Senin (18/2).

Tentang sinyalemen KPK tidak berani memeriksa anggota DPR yang terlibat dalam aliran dana BI, Chandra mengatakan, KPK tetap akan terus melakukan penyelidikan yang saat ini proses masih terus berlangsung.

“Selama alat buktinya ada KPK akan terus melakukan penyelidikan sampai dana itu mengalir kemana,” kata Chandra sambil menambahkan bahwa  terkait aliran dana dari Yayasan Pengembangan dan Perbankan Indonesia (YPPI), KPK akan terus melakukan penyelidikan dengan menelusuri ke mana saja aliran dana tersebut dialirkan.

“Apakah nantinya pembuktian ternyata menemukan pejabat negara menerima aliran dana itu, maka KPK akan memanggilnya untuk diperiksa. Meskipun dalam peraturan ada prosedur khusus, komisi ini tidak menganut aturan prosedur khusus pemanggilan,” kata Chandra.

Menurut dia, kendati di dalam peraturan pemanggilan para pejabat negara/pemerintah  seperti menteri, gubernur, bupati, anggota DPR ada prosedur khusus tetap tidak berlaku di depan UU KPK.

Begitu juga penahan para tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tetap dilakukan di tempat tahanan Polda dan Mabes Polri sesuai kerjasama dan koordinasi KPK dengan Polri.

Terkait dengan kasus aliran dana BI yang melibatkan anggota DPR, Chandra mengatakan kasus tersebut saat ini masih dalam penyelidikan.  “Jadi kita lihat saja,” (T.yr/id/c)

terminologi

Terminology

The term “global warming” is a specific example of climate change, which can also refer to global cooling. In common usage, the term refers to recent warming and implies a human influence.^[11] The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) uses the term “climate change” for human-caused change, and “climate variability” for other changes.^[12] The term “anthropogenic global warming” is sometimes used when focusing on human-induced changes.

Causes

Components of the current radiative forcing as estimated by the IPCC Fourth Assessment Report.

Main articles: Attribution of recent climate change and Scientific opinion on climate change

The Earth’s climate changes in response to external forcing, including variations in its orbit around the Sun (orbital forcing),^[13][14][15] volcanic eruptions,^[16] and atmospheric greenhouse gas concentrations. The detailed causes of the recent warming remain an active field of research, but the scientific consensus^[17][18] is that the increase in atmospheric greenhouse gases due to human activity caused most of the warming observed since the start of the industrial era. This attribution is clearest for the most recent 50 years, for which the most detailed data are available. Some other hypotheses departing from the consensus view have been suggested to explain the temperature increase. One such hypothesis proposes that warming may be the result of variations in solar activity.^[19][20][21]

None of the effects of forcing are instantaneous. The thermal inertia of the Earth’s oceans and slow responses of other indirect effects mean that the Earth’s current climate is not in equilibrium with the forcing imposed. Climate commitment studies indicate that even if greenhouse gases were stabilized at 2000 levels, a further warming of about 0.5 °C (0.9 °F) would still occur.^[22]

Greenhouse gases in the atmosphere

Main articles: Greenhouse gas and Greenhouse effect

The greenhouse effect was discovered by Joseph Fourier in 1824 and was first investigated quantitatively by Svante Arrhenius in 1896. It is the process by which absorption and emission of infrared radiation by atmospheric gases warm a planet’s lower atmosphere and surface.

Existence of the greenhouse effect as such is not disputed. Naturally occurring greenhouse gases have a mean warming effect of about 33 °C (59 °F), without which Earth would be uninhabitable.^[23][24] Rather, the issue is how the strength of the greenhouse effect changes when human activity increases the atmospheric concentrations of some greenhouse gases.

On Earth, the major greenhouse gases are water vapor, which causes about 36–70% of the greenhouse effect (not including clouds); carbon dioxide (CO₂), which causes 9–26%; methane (CH₄), which causes 4–9%; and ozone, which causes 3–7%.^[25][26] Molecule for molecule, methane is a more effective greenhouse gas than carbon dioxide, but its concentration is much smaller so that its total radiative forcing is only about a fourth of that from carbon dioxide. Some other naturally occurring gases contribute very small fractions of the greenhouse effect; one of these, nitrous oxide (N₂O), is increasing in concentration owing to human activity such as agriculture. The atmospheric concentrations of CO₂ and CH₄ have increased by 31% and 149% respectively since the beginning of the industrial revolution in the mid-1700s. These levels are considerably higher than at any time during the last 650,000 years, the period for which reliable data has been extracted from ice cores.^[27] From less direct geological evidence it is believed that CO₂ values this high were last attained 20 million years ago.^[28] Fossil fuel burning has produced about three-quarters of the increase in CO₂ from human activity over the past 20 years. Most of the rest is due to land-use change, in particular deforestation.^[29]

Recent increases in atmospheric carbon dioxide (CO₂). The monthly CO₂ measurements display small seasonal oscillations in an overall yearly uptrend; each year’s maximum is reached during the Northern Hemisphere’s late spring, and declines during the Northern Hemisphere growing season as plants remove some CO₂ from the atmosphere.

The present atmospheric concentration of CO₂ is about 385 parts per million (ppm) by volume.^[30] Future CO₂ levels are expected to rise due to ongoing burning of fossil fuels and land-use change. The rate of rise will depend on uncertain economic, sociological, technological, and natural developments, but may be ultimately limited by the availability of fossil fuels. The IPCC Special Report on Emissions Scenarios gives a wide range of future CO₂ scenarios, ranging from 541 to 970 ppm by the year 2100.^[31] Fossil fuel reserves are sufficient to reach this level and continue emissions past 2100, if coal, tar sands or methane clathrates are extensively used.^[32]

Feedbacks

Main article: Effects of global warming#Positive feedback effects

The effects of forcing agents on the climate are complicated by various feedback processes.

One of the most pronounced feedback effects relates to the evaporation of water. Warming by the addition of long-lived greenhouse gases such as CO₂ will cause more water to be evaporated into the atmosphere. Since water vapor itself acts as a greenhouse gas, the atmosphere warms further; this warming causes more water vapor to be evaporated, and so on until a new dynamic equilibrium concentration of water vapor is reached with a much larger greenhouse effect than that due to CO₂ alone. Although this feedback process causes an increase in the absolute moisture content of the air, the relative humidity stays nearly constant or even decreases slightly because the air is warmer.^[33] This feedback effect can only be reversed slowly as CO₂ has a long average atmospheric lifetime.

Feedback effects due to clouds are an area of ongoing research. Seen from below, clouds emit infrared radiation back to the surface, and so exert a warming effect; seen from above, clouds reflect sunlight and emit infrared radiation to space, and so exert a cooling effect. Whether the net effect is warming or cooling depends on details such as the type and altitude of the cloud. These details are difficult to represent in climate models, in part because clouds are much smaller than the spacing between points on the computational grids of climate models. Nevertheless, cloud feedback is second only to water vapor feedback and is positive in all the models that were used in the IPCC Fourth Assessment Report.^[33]

A subtler feedback process relates to changes in the lapse rate as the atmosphere warms. The atmosphere’s temperature decreases with height in the troposphere. Since emission of infrared radiation varies with the fourth power of temperature, longwave radiation emitted from the upper atmosphere is less than that emitted from the lower atmosphere. Most of the radiation emitted from the upper atmosphere escapes to space, while most of the radiation emitted from the lower atmosphere is re-absorbed by the surface or the atmosphere. Thus, the strength of the greenhouse effect depends on the atmosphere’s rate of temperature decrease with height: if the rate of temperature decrease is greater the greenhouse effect will be stronger, and if the rate of temperature decrease is smaller then the greenhouse effect will be weaker. Both theory and climate models indicate that warming will reduce the decrease of temperature with height, producing a negative lapse rate feedback that weakens the greenhouse effect. Measurements of the rate of temperature change with height are very sensitive to small errors in observations, making it difficult to establish whether the models agree with observations.^[34]

Another important feedback process is ice-albedo feedback.^[35] When global temperatures increase, ice near the poles melts at an increasing rate. As the ice melts, land or open water takes its place. Both land and open water are on average less reflective than ice, and thus absorb more solar radiation. This causes more warming, which in turn causes more melting, and this cycle continues.

Positive feedback due to release of CO₂ and CH₄ from thawing permafrost, such as the frozen peat bogs in Siberia, is an additional mechanism that could contribute to warming.^[36] Similarly a massive release of CH₄ from methane clathrates in the ocean could cause rapid warming, according to the clathrate gun hypothesis.

The ocean’s ability to sequester carbon is expected to decline as it warms. This is because the resulting low nutrient levels of the mesopelagic zone (about 200 to 1000 m depth) limits the growth of diatoms in favor of smaller phytoplankton that are poorer biological pumps of carbon.^[37]

dampak global warming

Dampak Pemanasan Global p

From: apakabar@access.digex.net
Date: Mon Nov 27 1995 – 15:40:00 EST

---

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: RPK – Dampak Pemanasan Global pada Pertanian Indonesia
Republika Online [LINK] [ISMAP] Senin, 27 Nopember 1995

DAMPAK PEMANASAN GLOBAL PADA PRODUKSI PERTANIAN INDONESIA

Oleh: Anggito Abimanyu dan Elan Satriawan *

Kekhawatiran orang akan menipisnya persediaan bahan pangan di dunia
ini bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia telah bergaung sejak
beberapa abad lalu. Malthus, dalam karyanya yang menimbulkan
perdebatan sengit, Essay on the Principle of Population, mengungkap
kekhawatiran tersebut. Malthus mensinyalir bahwa, kelahiran yang tidak
terkontrol, menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur,
sementara persediaan makanan tak akan mampu tumbuh lebih besar dari
deret hitung.

Kekhawatiran Malthus, dan juga banyak orang lainnya, jelas beralasan.
Indikasi yang ditunjuknya telah hampir menjadi kenyataan. Menurut Bank
Dunia, populasi global diperkirakan akan meningkat menjadi lebih 8,3
milyar pada tahun 2025, dari hanya sekitar 5,3 milyar saat ini. Dengan
begitu, berpegang pada asumsi bahwa seluruh manusia yang ada harus
tetap makan, dengan standar gizi yang meningkat, maka produksi makanan
harus dinaikkan beberapa ratus persen, dari tingkat produksi saat ini.
Artinya, beban itu utamanya harus diberikan pada sektor pertanian,
sebagai sektor utama penghasil bahan pangan.

Ironisnya, di tengah tuntutan untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas produksi makanan, pertanian sebagai basis persediaan makanan
harus bersiap menerima kenyataan ketidakpastian iklim dan jatuhnya
waktu cuaca yang semakin tak menentu, di samping harus ‘melawan’
ledakan penduduk, Padahal pertanian, seperti dikatakan Tsigas dan
kawan-kawan (1995), adalah sektor produksi yang kapasitas produksinya
sangat tergantung pada ‘kebaikan dan kecocokan’ temperatur, iklim
cuaca dan kelembaban tanah.

Kenyataan di atas dikhawatirkan akan makin memburuk dengan makin
terwujudnya perdagangan bebas. Perdagangan bebas sering dilihat
sebagai hal yang menciptakan ruang berkembang bagi proses akumulasi
gas-gas rumah kaca. Ini terjadi lewat dorongan terhadap peningkatan
produksi dan konsumsi yang pesat, yang tidak disertai dengan teknologi
produksi yang ramah lingkungan (environmental friendly technology).

Tulisan singkat ini, dengan menggunakan model Computable General
Equilibrium, bertujuan mencari relasi antara perdagangan bebas,
peningkatan suhu global warming dan dampaknya pada sektor pertanian di
Indonesia. Semoga dapat menjadi bahan introspeksi bagi kebijakan
sektor pertanian kita, setelah melewati bulan pangan, Oktober lalu.

Pemanasan global
Pemanasan global yang selanjutnya berakibat pada ketidak-pastian
perubahan iklim, seperti banyak disinyalir oleh para pakar iklim,
disebabkan oleh meningkatnya kadar CO2, CFCs, gas Metana dan gas-gas
lainnya — tergabung dalam gas ‘rumah kaca’ — di atmosfir. Seperti
diketahui, emisi gas-gas rumah kaca biasanya dihasilkan oleh proses
produksi dari industri-industri, terutama yang menjadikan bahan kimia
sebagai salah satu bahan dasarnya. Untuk menghindari keadaan tersebut,
maka tak ada jalan lain kecuali mengurangi kadar/akumulasi gas-gas
rumah kaca dalam atmosfir, lewat pembatasan/pengendalian terhadap pola
produksi dan konsumsi yang polutif.

Namun, tampaknya, masih dibutuhkan waktu yang panjang untuk sampai
pada keadaan tersebut. Kondisi mutakhir menunjukkan bahwa
kecenderungan emisi gas-gas rumah kaca ternyata makin meningkat dari
waktu ke waktu.

Tabel 1. Emisi Bahan Fosil, Semen dan CO2.
No.
1
2
3
4
5
Grup Negara
Pendapatan Rendah
Pendapatan Tengah
Pendapatan 1 & 2
Pendapatan Tinggi
Dunia
1965
203
373
576
1901
3053
fosil & semen
1989
952
1061
2013
2702
6728
Pertumbuhan rata-rata
1980-1989
5,8
2,3
3,8
0,5
1,8
Emisi CO2 (ton karbon)
Per kapita 1989 Per juta dolar GDP 1989
0,32 926
0,96 471
0,50 614
3,26 186
1,12 327
Sumber: World Development Report 1992.

Keterangan: – Emisi total dari bahan fosil dan pabrik semen di atas,
bersatuan jutaan ton karbon.

Tabel 1. menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, dalam hampir 25
tahun telah terjadi kenaikan emisi secara absolut. Secara akumulatif,
produksi gas-gas rumah kaca dunia meningkat hampir sebesar seratus
persen, sepanjang periode 1965-1990. Kedua, kenaikan itu terjadi di
setiap belahan dunia bagian mana pun, baik negara maju maupun
berkembang. Pada wilayah negara berkembang (negara berpendapatan
rendah dan menengah) emisi meningkat hampir empat kali lipat,
sepanjang kurun waktu tersebut. Sementara untuk kasus negara maju,
walaupun hanya meningkat sebesar hampir lima puluh persen, namun
secara total volume/absolut angka yang dimiliki oleh negara maju cukup
mengkhawatirkan, yaitu lebih dari 2,7 milyar ton — jauh di atas angka
negara berkembang yang ‘hanya’ sekitar 900 juta ton.

Sektor pertanian dan perdagangan bebas
Perdagangan bebas saat ini, dinilai belum sampai pada bentuk yang
paling menguntungkan bagi semua negara. Perdagangan bebas saat ini
disinyalir masih asimetris atau tidak seimbang, karena masih menyimpan
banyak distorsi, yang umumnya menguntungkan negara maju.

Salah satu distorsi yang banyak dikritik adalah masih banyaknya
proteksi, baik tarif maupun non-tarif. Di negara berkembang, seperti
halnya Indonesia, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian cenderung
merugikan petani. Pemerintah memberikan subsidi input produksi sebagai
kompensasi bagi petani, karena ditetapkannya kebijakan ‘pangan murah’.
Ekses yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, selain menempatkan
pertanian selalu sebagai sektor gurem, juga cenderung terus menurunkan
nilai tukar produk pertanian. Sebaliknya di negara maju, pemerintahnya
cenderung berpihak pada produsen pertanian.

Melihat realitas di atas, tak salah jika dikatakan perdagangan bebas
saat ini paling tidak ‘memukul’ sektor pertanian, terutama di negara
berkembang, lewat dua sisi. Pertama, perdagangan bebas seperti
dikatakan di atas mendorong meningkatnya emisi gas-gas ‘rumah kaca’
yang menyebabkan perubahan iklim global. Salah satu dampaknya, seperti
diukur oleh Mendelsohn, dan kawan-kawan (1994), meningginya temperatur
dalam setiap musim — kecuali musim salju — yang mengurangi nilai
produksi pertanian rata-rata yang dicapai.

Kedua, perdagangan bebas menyebabkan turunnya nilai tukar (term of
trade) komoditas pertanian, terutama yang berasal dari negara-negara
berkembang. Ini akibat perlindungan-perlindungan produk pertanian yang
tidak proporsional, baik di negara maju maupun berkembang. Kondisi
tersebut diperparah karena permintaan terhadap komoditas sektor
manufaktur jauh lebih besar ketimbang produk pertanian yang menjadi
spesialisasi negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia.

Dampak pada Indonesia
Dari hasil perhitungan, dengan menggunakan model Computable General
Equilibrium, sektor pertanian Indonesia mengalami kerugian yang sangat
besar dalam kancah perdagangan global. Dari Tabel 2 dapat ditunjukan
bahwa produksi sektor pertanian Indonesia mengalami kerugian 219% dari
kondisi sebelumnya, akibat keikut-sertaan dalam perdagangan bebas.
Sebagai bandingan, produksi sektor pertanian Malaysia ‘hanya’
mengalami kerugian 167%. Dari perhitungan juga dapat dilihat, bahwa
hanya Cina lah negara berkembang yang dapat menggapai surplus. Surplus
Cina bahkan dapat melebihi apa yang dicapai oleh negara maju seperti
halnya Amerika Serikat.

Tabel 2. Dampak Perdagangan Bebas pada Produksi Sektor Pertanian,
dengan memasukkan kandungan CO2 (%)
Negara Orisinal Simulasi 1 Simulasi 2 Simulasi 3
Indonesia -219,40 -190,01 -162,16 -87,82
Malaysia -167,89 -141,06 -122,27 -24,05
Cina 83,78 65,48 68,74 62,54
AS 6,19 6,42 7,96 6,16
Sumber: Anggito Abimanyu dan Elan Satriawan
Namun sektor pertanian Indonesia bukan tanpa prospek sama sekali dalam
perdagangan bebas. Dari tiga simulasi yang dilakukan, tampak ada
perbaikan manfaat yang didapat oleh sektor pertanian di Indonesia.
Dari simulasi pertama, yaitu dengan meningkatkan optimalitas
penggunaan teknologi (modal) sebesar 50%, Indonesia dapat meraih
manfaat positif sehingga dapat mengurangi kerugian menjadi 190,01%.
Simulasi kedua, yaitu penurunan restriksi impor sebesar 50%, dapat
mengurangi dampak negatif pada produksi pertanian hingga menjadi
162,16%. Sementara pada simulasi ketiga, di mana pengelolaan input
diturunkan derajat kebebasannya hingga 50%, dampak negatif yang
diterima produksi sektor pertanian Indonesia ternyata juga berkurang
hingga angka 87,82%.

Pada sisi lain, secara bersamaan manfaat yang didapat oleh
negara-negara yang mengalami surplus juga menurun. Ini berarti,
terjadi redistribusi manfaat perdagangan bebas pada pelaku-pelaku di
dalamnya. Walaupun secara keseluruhan, manfaat yang diterima produksi
sektor pertanian Indonesia masih negatif.

dampak global warming

Dampak Pemanasan Global p

From: apakabar@access.digex.net
Date: Mon Nov 27 1995 – 15:40:00 EST

---

From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: RPK – Dampak Pemanasan Global pada Pertanian Indonesia
Republika Online [LINK] [ISMAP] Senin, 27 Nopember 1995

DAMPAK PEMANASAN GLOBAL PADA PRODUKSI PERTANIAN INDONESIA

Oleh: Anggito Abimanyu dan Elan Satriawan *

Kekhawatiran orang akan menipisnya persediaan bahan pangan di dunia
ini bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia telah bergaung sejak
beberapa abad lalu. Malthus, dalam karyanya yang menimbulkan
perdebatan sengit, Essay on the Principle of Population, mengungkap
kekhawatiran tersebut. Malthus mensinyalir bahwa, kelahiran yang tidak
terkontrol, menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur,
sementara persediaan makanan tak akan mampu tumbuh lebih besar dari
deret hitung.

Kekhawatiran Malthus, dan juga banyak orang lainnya, jelas beralasan.
Indikasi yang ditunjuknya telah hampir menjadi kenyataan. Menurut Bank
Dunia, populasi global diperkirakan akan meningkat menjadi lebih 8,3
milyar pada tahun 2025, dari hanya sekitar 5,3 milyar saat ini. Dengan
begitu, berpegang pada asumsi bahwa seluruh manusia yang ada harus
tetap makan, dengan standar gizi yang meningkat, maka produksi makanan
harus dinaikkan beberapa ratus persen, dari tingkat produksi saat ini.
Artinya, beban itu utamanya harus diberikan pada sektor pertanian,
sebagai sektor utama penghasil bahan pangan.

Ironisnya, di tengah tuntutan untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas produksi makanan, pertanian sebagai basis persediaan makanan
harus bersiap menerima kenyataan ketidakpastian iklim dan jatuhnya
waktu cuaca yang semakin tak menentu, di samping harus ‘melawan’
ledakan penduduk, Padahal pertanian, seperti dikatakan Tsigas dan
kawan-kawan (1995), adalah sektor produksi yang kapasitas produksinya
sangat tergantung pada ‘kebaikan dan kecocokan’ temperatur, iklim
cuaca dan kelembaban tanah.

Kenyataan di atas dikhawatirkan akan makin memburuk dengan makin
terwujudnya perdagangan bebas. Perdagangan bebas sering dilihat
sebagai hal yang menciptakan ruang berkembang bagi proses akumulasi
gas-gas rumah kaca. Ini terjadi lewat dorongan terhadap peningkatan
produksi dan konsumsi yang pesat, yang tidak disertai dengan teknologi
produksi yang ramah lingkungan (environmental friendly technology).

Tulisan singkat ini, dengan menggunakan model Computable General
Equilibrium, bertujuan mencari relasi antara perdagangan bebas,
peningkatan suhu global warming dan dampaknya pada sektor pertanian di
Indonesia. Semoga dapat menjadi bahan introspeksi bagi kebijakan
sektor pertanian kita, setelah melewati bulan pangan, Oktober lalu.

Pemanasan global
Pemanasan global yang selanjutnya berakibat pada ketidak-pastian
perubahan iklim, seperti banyak disinyalir oleh para pakar iklim,
disebabkan oleh meningkatnya kadar CO2, CFCs, gas Metana dan gas-gas
lainnya — tergabung dalam gas ‘rumah kaca’ — di atmosfir. Seperti
diketahui, emisi gas-gas rumah kaca biasanya dihasilkan oleh proses
produksi dari industri-industri, terutama yang menjadikan bahan kimia
sebagai salah satu bahan dasarnya. Untuk menghindari keadaan tersebut,
maka tak ada jalan lain kecuali mengurangi kadar/akumulasi gas-gas
rumah kaca dalam atmosfir, lewat pembatasan/pengendalian terhadap pola
produksi dan konsumsi yang polutif.

Namun, tampaknya, masih dibutuhkan waktu yang panjang untuk sampai
pada keadaan tersebut. Kondisi mutakhir menunjukkan bahwa
kecenderungan emisi gas-gas rumah kaca ternyata makin meningkat dari
waktu ke waktu.

Tabel 1. Emisi Bahan Fosil, Semen dan CO2.
No.
1
2
3
4
5
Grup Negara
Pendapatan Rendah
Pendapatan Tengah
Pendapatan 1 & 2
Pendapatan Tinggi
Dunia
1965
203
373
576
1901
3053
fosil & semen
1989
952
1061
2013
2702
6728
Pertumbuhan rata-rata
1980-1989
5,8
2,3
3,8
0,5
1,8
Emisi CO2 (ton karbon)
Per kapita 1989 Per juta dolar GDP 1989
0,32 926
0,96 471
0,50 614
3,26 186
1,12 327
Sumber: World Development Report 1992.

Keterangan: – Emisi total dari bahan fosil dan pabrik semen di atas,
bersatuan jutaan ton karbon.

Tabel 1. menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, dalam hampir 25
tahun telah terjadi kenaikan emisi secara absolut. Secara akumulatif,
produksi gas-gas rumah kaca dunia meningkat hampir sebesar seratus
persen, sepanjang periode 1965-1990. Kedua, kenaikan itu terjadi di
setiap belahan dunia bagian mana pun, baik negara maju maupun
berkembang. Pada wilayah negara berkembang (negara berpendapatan
rendah dan menengah) emisi meningkat hampir empat kali lipat,
sepanjang kurun waktu tersebut. Sementara untuk kasus negara maju,
walaupun hanya meningkat sebesar hampir lima puluh persen, namun
secara total volume/absolut angka yang dimiliki oleh negara maju cukup
mengkhawatirkan, yaitu lebih dari 2,7 milyar ton — jauh di atas angka
negara berkembang yang ‘hanya’ sekitar 900 juta ton.

Sektor pertanian dan perdagangan bebas
Perdagangan bebas saat ini, dinilai belum sampai pada bentuk yang
paling menguntungkan bagi semua negara. Perdagangan bebas saat ini
disinyalir masih asimetris atau tidak seimbang, karena masih menyimpan
banyak distorsi, yang umumnya menguntungkan negara maju.

Salah satu distorsi yang banyak dikritik adalah masih banyaknya
proteksi, baik tarif maupun non-tarif. Di negara berkembang, seperti
halnya Indonesia, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian cenderung
merugikan petani. Pemerintah memberikan subsidi input produksi sebagai
kompensasi bagi petani, karena ditetapkannya kebijakan ‘pangan murah’.
Ekses yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, selain menempatkan
pertanian selalu sebagai sektor gurem, juga cenderung terus menurunkan
nilai tukar produk pertanian. Sebaliknya di negara maju, pemerintahnya
cenderung berpihak pada produsen pertanian.

Melihat realitas di atas, tak salah jika dikatakan perdagangan bebas
saat ini paling tidak ‘memukul’ sektor pertanian, terutama di negara
berkembang, lewat dua sisi. Pertama, perdagangan bebas seperti
dikatakan di atas mendorong meningkatnya emisi gas-gas ‘rumah kaca’
yang menyebabkan perubahan iklim global. Salah satu dampaknya, seperti
diukur oleh Mendelsohn, dan kawan-kawan (1994), meningginya temperatur
dalam setiap musim — kecuali musim salju — yang mengurangi nilai
produksi pertanian rata-rata yang dicapai.

Kedua, perdagangan bebas menyebabkan turunnya nilai tukar (term of
trade) komoditas pertanian, terutama yang berasal dari negara-negara
berkembang. Ini akibat perlindungan-perlindungan produk pertanian yang
tidak proporsional, baik di negara maju maupun berkembang. Kondisi
tersebut diperparah karena permintaan terhadap komoditas sektor
manufaktur jauh lebih besar ketimbang produk pertanian yang menjadi
spesialisasi negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia.

Dampak pada Indonesia
Dari hasil perhitungan, dengan menggunakan model Computable General
Equilibrium, sektor pertanian Indonesia mengalami kerugian yang sangat
besar dalam kancah perdagangan global. Dari Tabel 2 dapat ditunjukan
bahwa produksi sektor pertanian Indonesia mengalami kerugian 219% dari
kondisi sebelumnya, akibat keikut-sertaan dalam perdagangan bebas.
Sebagai bandingan, produksi sektor pertanian Malaysia ‘hanya’
mengalami kerugian 167%. Dari perhitungan juga dapat dilihat, bahwa
hanya Cina lah negara berkembang yang dapat menggapai surplus. Surplus
Cina bahkan dapat melebihi apa yang dicapai oleh negara maju seperti
halnya Amerika Serikat.

Tabel 2. Dampak Perdagangan Bebas pada Produksi Sektor Pertanian,
dengan memasukkan kandungan CO2 (%)
Negara Orisinal Simulasi 1 Simulasi 2 Simulasi 3
Indonesia -219,40 -190,01 -162,16 -87,82
Malaysia -167,89 -141,06 -122,27 -24,05
Cina 83,78 65,48 68,74 62,54
AS 6,19 6,42 7,96 6,16
Sumber: Anggito Abimanyu dan Elan Satriawan
Namun sektor pertanian Indonesia bukan tanpa prospek sama sekali dalam
perdagangan bebas. Dari tiga simulasi yang dilakukan, tampak ada
perbaikan manfaat yang didapat oleh sektor pertanian di Indonesia.
Dari simulasi pertama, yaitu dengan meningkatkan optimalitas
penggunaan teknologi (modal) sebesar 50%, Indonesia dapat meraih
manfaat positif sehingga dapat mengurangi kerugian menjadi 190,01%.
Simulasi kedua, yaitu penurunan restriksi impor sebesar 50%, dapat
mengurangi dampak negatif pada produksi pertanian hingga menjadi
162,16%. Sementara pada simulasi ketiga, di mana pengelolaan input
diturunkan derajat kebebasannya hingga 50%, dampak negatif yang
diterima produksi sektor pertanian Indonesia ternyata juga berkurang
hingga angka 87,82%.

Pada sisi lain, secara bersamaan manfaat yang didapat oleh
negara-negara yang mengalami surplus juga menurun. Ini berarti,
terjadi redistribusi manfaat perdagangan bebas pada pelaku-pelaku di
dalamnya. Walaupun secara keseluruhan, manfaat yang diterima produksi
sektor pertanian Indonesia masih negatif.

es di greenland & dampak dari GW

Es di Greenland dan Global Warming

By ivie • May 30th, 2007 at 6:34 pm • Category: Bumi, News

Credit: NASA/Robert Simmon and Marit Jentoft-Nilsen. Foto satelit yang menunjukkan jumlah hari terjadinya proses pelelehan di tahun 2006. Warna biru gelap menunjukkan area yang memiliki hari pelelehan terbesar.

Tahun 2006, Greenland mengalami hari-hari mencairnya salju pada ketinggian yang lebih tinggi dibanding ketinggian rata-rata selama 18 tahun. Hasil pengamatan harian menunjukkan mencairnya salju di lapisan es Greenland mengalami peningkatan setiap harinya.Monitoring terhadap pelelehan saju di lapisan es Greenland secara harian dilakukan dengan Special Sensor Microwave Imaging radiometer (SSM/I) yang berada di pesawat ruang angkasa Defense Meteorological Satellite Program. Sensor akan mengukur sinyal elektromagnetik yang dipancarkan lapisan es dan mendeteksi lelehan salju yang terjadi lebih dari 10 hari lebih lama dari rata-rata yang terjadi pada area tertentu di Greenland.

Dengan adanya hasil pengamatan satelit secara periodik memberikan data dan informasi yang akan membantu para peneliti untuk mengetahui kecepatan alir glacier, banyaknya air dari salju yang mencair dan bergabung dengan lautan disekitarnya, juga untuk mengetahui seberapa banyak radiasi Matahari yang akan dipantulkan kembali ke atmosfer.

Jumlah hari dimana terjadi pelelehan di tahun 2006 berada di atas rata-rata proses pelelehan di tahun 1988-2005. Area merah gelap mingindikasikan anomali jumlah hari yang berada di atas rata-rata. Credit: NASA/Robert Simmon and Marit Jentoft-Nilsen

Salju kering dan basah memang terlihat sama jika dilihat untuk pertama kalinya. Tapi salju yang basah dan salju yang mengalami pembekuan kembali, memiliki tingkat penyerapan radiasi sinar Matahari yang lebih tinggi, dan hanya memantulkan 50-60 persen ke atmosfer. Sedangkan salju kering, memantulkan kembali 85 % radiasi Matahari. Dengan kata lain, salju yang meleleh akan menyerap 3-4 kali energi yang sama dibanding salju kering. Ini tentu akan memberi pengaruh yang besar pada persediaan energi di Bumi.Mencairnya salju di Greenland memberi pengaruh yang sangat besar terhadap luas lapisan es yang terus berkurang dan terhadap tinggi dan dalam lautan diseluruh dunia. Sebagian air yang dihasilkan dari salju yang mencair juga akan mengalir kedalam glacier melalui patahan-patahan dan alur lubang vertikal (moulin), kemudian mencapai lapisan batuan dibawahnya dan melubrikasi (meminyaki, mencairkan) lapisan es diatasnya.

Pengamatan dan studi yang dilakukan sebelumnya oleh Jay Zwally dan Waleed Abdalati dari NASA Goddard menunjukkan, air yang mencair pada musim panas pada dasar lapisan es bisa meningkatkan gerak es dan menyebabkan terjadinya peningkatan level lautan (tinggi dan dalamnya) dengan sangat cepat. Fenomena ini akan mempercepat terjadinya pemanasan global.

Efek rumah kaca

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Efek rumah kaca

Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Sebagian besar energi tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini mengenai permukaan Bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini sebagai radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbondioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Hal tersebut terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya.

Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 °C (59 °F), bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dengan efek rumah kaca^[3] (tanpanya suhu bumi hanya -18 °C sehingga es akan menutupi seluruh permukaan Bumi). Akan tetapi sebaliknya, akibat jumlah gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, pemanasan global menjadi akibatnya.

efek rumah kaca

Efek rumah kaca

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Efek rumah kaca

Segala sumber energi yang terdapat di Bumi berasal dari Matahari. Sebagian besar energi tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini mengenai permukaan Bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini sebagai radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbondioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Hal tersebut terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya.

Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 °C (59 °F), bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C (59 °F) dengan efek rumah kaca^[3] (tanpanya suhu bumi hanya -18 °C sehingga es akan menutupi seluruh permukaan Bumi). Akan tetapi sebaliknya, akibat jumlah gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, pemanasan global menjadi akibatnya.