ekonomi

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BEA CUKAI MENINGKAT

Jakarta, 3/3/2008 (Kominfo Newsroom) – Ketua tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan, pada saat ini telah ada peningkatan persepsi kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dan KPU Batam.

“Namun peningkatan yang diperoleh belum mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan,” kata Ketua Tim Percepatan reformasi kebijakan pelyanan Bea dan Cukai Thomas Sugijata di Jakarta, Senin (3/3).

Menurut dia,  hal yang paling dirasakan oleh pengguna jasa di Tanjung Priok mengalami peningkatan adalah dukungan dari tempat penimbunan sementara/TPS dan tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta pemeriksaan fisik barang, sedangkan fasilitas kantor justru dirasakan mengalami penurunan.

Birektorat jenderal Bea dan Cukai masih menerima banyak kritikan dan keluhan dari pengguna jasa dan masyarakat terhadap kinerjanya, untuk itu Ditjen BC melakukan berbagai upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.

Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia terhadap persepsi korupsi menunjukkan buruknya institusi kepabenan dalam hal korupsi dan pungutan liar (pungli), begitu pula terhadap pelayanan publik masih rendah.

Thomas juga mengatakan, pada masa lalu penguna jasa belum mendapatkan mengenai kepastian hukum, waktu dan biaya dalam menjalankan kegiatan kepabeanan sehingga mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, dan pembentukan kantor pelayanan umum (KPU) merupakan tonggak penting dalam sejarah  panjang reformasi birokrasi di Ditjen BC.

KPU dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi Ditjen BC sebagai fasilitas perdagangan, memberi dukungan kepada industri dalam negeri, mengoptimalkan penerimaan negara melalui Bea Masuk, PDRI, dan Cukai, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang yang dapat mengganggu kesehatan, keamanan ,serta moralitas.

Selain itu KPU juga memberikan pelayanan yang cepat, efisien, responsif, dan transparan berdasarkan good governance,  meningkatkan hubungan kemitraan dan kepatuhan kerja Ditjen BC, serta meminimalkan compliance cost. (T.Rmg/toeb/c)