| REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL |  |
 |
“Padahal peran aparatur Negara, baik pusat maupun daerah, dituntut untuk mampu menjadi alat pemersatu dan mesin penggerak reformasi, khususnya reformasi birokrasi yang kita idam-idamkan,” kata Taufiq Effedi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Meneg PAN, Tasdik Kinanto, di Jakarta, Rabu (12/12), pada pembukaan forum evaluasi Kebijakan PAN dalam rangka reformasi birokrasi dan rakor sektoral evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pemberantasan korupsi,
Kondisi objektif dirasakan masih belum optimal, misalnya dari jumlah pegawai yang tidak merata, rendahnya etos kerja, kurangnya pemahaman tentang tugas atau jabatan yang dipangkunya, dan kesejahteraan PNS yang masih rendah serta belum memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
Selain itu, rendahnya efektivitas pengawasan ditunjukkan antara lain oleh terjadinya penyimpangan dan kasus kerugian Negara yang berulang-ulang di Pusat dan Daerah, walaupun pengawasan telah dilaksanakan secara berlapis-lapis.
Sementara itu, rendahnya efisiensi pengawasan antara lain yang ditunjukan oleh adanya tumpang tindih pengawasan antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diakibatkan kurang efektifnya koordinasi pengawasan.
Dengan kondisi obyektif seperti itu, maka diperlukan empat langkah strategis dalam reformasi birokrasi, yaitu restrukturisasi organisasi; simplifikasi dan otomatisasi sistem dan prosedur; rasionalisasi dan realokasi SDM aparatur agar efektif, efesien dan produktif; serta regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan.
“Disamping itu, perlu diiringi dengan upaya dan langkah yang komprehensif seluruh aparatur pemerintahan dengan cara menyamakan persepsi, konsepsi, visi, misi, tujuan, sasaran dan langkah-langkah nyata dalam melakukan reformasi birokrasi,” kata Menpan
Menpan mengingatkan bahwa kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini akan sangat tergantung pada prinsip dan karakter bangsa itu sendiri. Menurutnya ada 10 prinsip dan karakter yang dimiliki bangsa-bangsa maju yaitu, etika, menghormati yang tua, sopan santun dalam bahasa, kejujuran dan integritas, bertanggungjawab.
Kemudian, tidak lempar batu sebunyi tangan, hormat pada aturan hukum, dan hukum masyarakat, menghormati hak orang lain, cinta pada pekerjaan, berusaha untuk menabung dan investasi, mau bekerja keras, tepat waktu dan tidak saling menyalahkan.
Namun demikian Menpan tidak mengingkari dan mengakui bahwa pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan dalam rangka membangun kepercayaan telah ditrapkan dan dilakukan di 73 kab/kota yang memiliki pelayanan kinerja terbaik. Dan 290 kab/kota serta 3 provinsi yang mempunyai pelayanan satu atap.
Hal ini menurutnya, telah terjadi peningkatan IPK Indonesia awalnya 2,0 tahun 2004 meningkat 2,2 tahun 2005 dan menjadi 2,4 pada tahun 2006. Sedangkan IPK atau Indek Prestasi Kinerja Indonesia tahun 2007, yang turun 2,3 atau berada pada posisi ke143 dari 179 negara yang disurvei sama seperti Gambia, Rusia dan Togo. (T.yr/toeb/c)
